Kamis, 24 Desember 2009

depag lecehkan wartawan

Oknum Depag Lecehkan Kasek – GTT

Magetan (BeritaKota.net) – Kepala Sekolah (Kasek) Madrasah dan Guru Tidak Tetap (GTT) di wilayah Kabupaten Magetan dua hari terakhir ini terus melakukan koordinasi terkait dugaan pelecehan yang dilakukan Mustakin Sag, Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Departemen Agama (KaSie Mapenda Depag) setempat.

Celakanya, tidak hanya Kasek Madrasah dan GTT yang merasa dilecehkan kehormatannya, tapi konon juga sejumlah wartawan setempat yang saat itu bermaksud memperoleh keterangan masalah belum diterimanya tunjangan operasional sebanyak 1294 GTT setempat.

Kasus dugaan pelecehan kepada Kasek Madrasah dan GTT di Magetan ini bermula, saat Kasie Mapenda, Mustakin tidak berkenan dikonfirmasi wartawan dan konon langsung melontarkan makian dan kata-kata kotor sembari menggebrak meja kerjanya. Tentu saja hal itu membuat wartawan tersinggung. Karena aksi premanisme itu dilakukan dihadapan wartawan yang mewawancarainya.

“Benar, katanya, Kepala Sekolah dan GTT “kopok-en” kabeh (congek-an semua). Tidak hanya itu, dia juga mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan seorang pejabat Depag yang bergelar Sarjana Agama (SAg),” kata Sapari wartawan Mega Pos dibenarkan Kenot wartawan Memorandum, Minggu (17/8).

Menurut Sapari, makian dan kata-kata kotor yang diucapkan Pejabat Depag Magetan tersebut tidak hanya kepada Kasek Madrasah dan GTT, tapi juga ditujukan kepada dia dan wartawan Memorandum yang saat itu sedang menjalankan kegiatan jurnalistik.

“Jelas kata-kata kotor dan makian itu tidak hanya ditujukan kepada Kasek Madrasah dan GTT di Magetan saja, tapi juga kepada kami berdua yang waktu itu sedang diperintah Undang-Undang menjalankan tugas jurnalistik. Kasie Mapenda jelas telah melakukan pelecehan terhadap kami, karena kata-kata kotor itu tidak sepantasnya ditujukan kepada kami berdua,” kata Sapari, sembari mengatakan telah melaporkan kasus ini kepada Ikatan Wartawan Magetan (Iwamag).

Ketua Iwamag Mustaqin yang dikonfirmasi membenarkan tentang laporan kedua wartawan tersebut. Iwamag juga telah melakukan cek dan ricek lapangan serta mengklarifikasikan ke Pejabat Depag tersebut.

“Kejadian itu yang mengetahui persis kedua wartawan tersebut, dan keduanya telah membuat laporan tertulis kepada Iwamag. Hasil klarifikasi kami sebagian benar terjadi, seperti melontarkan kata-kata kopok-en (congekan) dan menggebrak meja, itu diakui Kasie Mapenda disaksikan sejumlah wartawan,” kata Mustaqin.

Sementara Kasie Mapenda Depag Magetan Mustakin SAg MAg yang dikonfirmasi wartawan mengelak kalau dia memaki-maki dan mengumpat seperti yang dilaporkan wartawan Mega Pos Magetan tersebut.

“Laporan itu tidak benar sama sekali, saya kemarin memang terbawa emosi, karena merasa di pojokan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Karena masalah yang dikonfirmasikan itu bukan kesalahan kami. Belum diterimanya tunjangan operasional GTT itu, karena sepenuhnya terjadi di Depag Pusat dan itu dialami GTT di seluruh Indonesia,” kata Mustakin singkat, sambil pamit dipanggil Kepala Departemen Agama Magetan. (tio)

NGAKU WARTAWN DI COKOK POLISI

Ngaku LSM dan Wartawan, Peras Kasek
TULUNGAGUNG - Tiga oknum anggota LSM diciduk aparat Polres Tulungagung kemarin. Ketiganya ditangkap setelah polisi mendapatkan laporan dari Sutrisno, Kepala SDN 4 Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, yang mengaku telah diperas ketiganya.

Tiga orang tersebut bernama Anton Ravita Parlindungan Siagian, warga Jalan Kaca Piring 24/03 Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar, Luhut Partoman Siagian, warga Jalan Kacapiring Gang Buntu, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar, dan Viktor Tampubolon Simalungun, 40, warga RT 03/01 , Desa Bangsal, Kecamatan Pesantren Kota Kediri.

Ulah ketiganya yang menyaru sebagai wartawan ini begitu meresahkan kepala sekolah. Modus yang dipakai, mereka mengaku sebagai anggota Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi (LI TPK). Selain itu, mereka juga mengaku sebagai wartawan Swara Indonesia dan Suara Global. Mereka mempersoalkan pembangunan gedung SDN 4 Kalibatur yang didanai DAK. Mereka menganggap pembangunan tersebut bermasalah.

Ketiga orang ini lalu berpura-pura mengecek dan mengambil foto sekolah yang sedang dibangun. Karena Sutrisno tidak berada di sekolah, ketiga tersangka pemerasan ini menyampaikan kepada Nurkholis, salah satu pengajar lainnya, bahwa bangunan di sekolah tersebut tidak memenuhi standar.

Agar tidak terjadi masalah di kemudian hari, Sutrisno diminta menemui para tersangka ini. Permintaan ketiga tersangka dituruti Sutrisno. Pertemuan pun diatur, yakni sepakat ketemu di salah satu warung bakso di Kecamatan Ngunut. Kepada Sutrisno, tersangka meminta agar menyerahkan uang sebanyak Rp 5 juta. Jika tidak diberi mereka mengancam melaporkan ke Polda Jatim.

Ternyata pertemuan tersebut juga menjebak para tersangka. Diam-diam Sutrisno sudah meminta bantuan aparat Polsek Kalidawir. Begitu uang diserahkan ke tersangka, polisi yang menyamar langsung menangkap ketiga pemeras tersebut. Mereka lalu digiring ke Mapolres Tulungagung.

Kepada polisi, Anton bersikukuh jika perbuatannya tidak melanggar. Dia mengaku sengaja dijebak. "Kami memang menyelidiki permasalahan pembangunan sekolah, tapi kami dijebak. Ya kami akan melaporkan pada kepala sekolah agar dibenahi," ucap Anton membela diri.

Namun polisi tidak percaya begitu saja, Kapolres Tulungagung AKBP Rudi Kristantyo melalui KBO Satreskrim Iptu Siswanto mengatakan sudah mendapatkan laporan dari sekolah lain. Setidaknya ada empat sekolah. "Kami akan menindaklanjuti dengan mengembangkan perkara ini," ucap Siswanto.

Polisi mengamankan barang bukti berupa uang Rp 4,950 juta, dua lembar kartu nama anggota LI PTK, kartu anggota pers Swara Indonesia, foto-foto bangunan dari beberapa sekolah yang dibangun dengan dana DAK. Juga dua unit sepeda motor bernopol AG 2985 WL dan AG 2122 KC.

Ketiga tersangka bakal dijerat pasal 368 (1) KUHP tentang pemerasan dan pengancaman, jo pasal 55, 56 KKUHP subsidair 378 KUHP tentang perbuatan curang. Dengan ancaman hukuman sembilan bulan penjara untuk pasal 368 dan empat tahun penjara untuk 378

SOPIR DEMO DLLAJ

MAGETAN - Akibat penataan arus lalu lintas, puluhan sopir angkutan kota (angkota) Lyn A, B dan D di Magetan mengancam demo. Para sopir angkota itu meminta Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dinhubkominfo) tidak melakukan perubahan jalur.

''Tolong, Dinhub tidak tutup mata dengan aspirasi sopir Lyn A, B, dan D. Jalur jangan diubah,'' kata Ketua Koperasi Manunggal, Yoyok Setyo Utomo, kepada koran ini, kemarin (22/12).

Ancaman sopir angkota Lyn A, B dan D tersebut bermula dari keputusan Dinhubkominfo yang mengubah jalur Lyn C. Semula Lyn C tidak masuk ke Pasar Baru. Namun, belakangan diizinkan masuk. Akan tetapi, perubahan ini diprotes. ''Setelah diprotes, jalur dikembalikan seperti semula yang sudah bertahun-tahun dilaksanakan,'' ungkap Yoyok.

Lyn C selama ini memiliki jurusan dari Sukomoro menuju Terminal Magetan. Angkota ini tercatat ada 18 unit. Sedangkan Lyn A jurusannya dari Carat ke Terminal. Lyn B dari Candi ke Terminal, sedangkan Lyn D dari Terung-Terminal.

Lyn A, B dan D memiliki armada sebanyak 52 unit. ''Jangan sampai aspirasi 52 unit diabaikan dengan tuntutan 18 unit armada Lyn C. Apalagi, jalur yang ada sekarang ini sudah pas,'' jelas Yoyok.

Pantauan koran ini, aktivitas sopir Lyn A, B, dan D berjalan normal. Itu setelah Lyn C tidak diperbolehkan masuk ke Pasar Baru. ''Hanya saja, perlu ada pengawasan agar tidak terjadi saling serobot,'' ujarnya.

Menurut dia, Dinhubkominfo harus tegas dan tidak mengubah jalur. Jika jalur kembali diubah, sopir Lyn A, B, dan D siap melakukan protes dan mogok jalan. ''Jangan sampai perubahan itu merugikan masyarakat,'' kata Yoyok

APBD MAGETAN DEFISIT 31,9 MILYAR

Defisit Rp 31,9 M
RAPBD 2010 Terserap Belanja Pegawai

MAGETAN - Perhitungan APBD 2010 Kabupaten Magetan mengalami defisit. Jumlahnya mencapai Rp 31,9 miliar. Ini diketahui dari pembahasan RAPBD yang dilakukan Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan tim anggaran eksekutif Pemkab.

Defisit APBD tahun 2010 tersebut diungkap Fraksi Magetan Bersatu (FMB) dalam penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi pada sidang paripurna DPRD, yang digelar kemarin (23/12).

''Defisit anggaran ini menunjukkan kurang baiknya perencanaan keuangan. Seharusnya prinsip APBD ini seimbang,'' ujar juru bicara FMB, Sri Ratna Wijayanti di hadapan sidang paripurna.

Dalam RAPBD 2010 Magetan, proyeksi kekuatan anggaran yang berasal dari berbagai komponen tersebut, nominalnya mencapai Rp 666,5 miliar. Sedangkan proyeksi perubahan APBD sebesar Rp 687,8 miliar.

Dari kekuatan APBD tersebut, terbesar untuk belanja dan operasional pegawai. Sedangkan untuk belanja publik cukup minim. Ini tentu kurang bagus. Artinya, jumlah pegawai di lingkup pemkab terlalu gemuk.

Rencananya defisit Rp 31,9 miliar tersebut akan ditutup dengan selisih dan sisa penggunaan anggaran (Silpa) yang baru diketahui pada akhir tahun 2010 mendatang. Pada pembahasan RAPBD kali ini, Silpa diproyeksikan Rp 0,-.

Melihat trennya, dari tahun 2006, jumlah Silpa mencapai Rp 57 miliar. Sedangkan di tahun 2007 Rp 80 miliar. Sementara tahun 2008, Silpa APBD Magetan berjumlah Rp 88 miliar.

''Sejak tahun 2006, jumlah Silpa terus naik. Sebenarnya, Silpa tahun 2009 ini jumlah yang mendekati kebenaran itu besarnya berapa? Lebih baik Silpa digunakan untuk biaya publik yang langsung menyentuh masyarakat,'' jelas Ratna, anggota dewan dari PNBK tersebut. Setelah melihat RAPBD, Fraksi Magetan Bersatu melihat ada nuansa pesimistis terhadap anggaran. Apalagi, melihat kekuatan APBD dari tahun ke tahun selalu tersedot untuk belanja dan operasional pegawai.

Bupati Magetan, Sumantri, mengatakan, setiap tahun selalu terjadi defisit. Kekuatan keuangan itu, kelak akan ditutup oleh Silpa. ''Jadi, masalah defisit ini tidak perlu dibesar-besarkan,'' kata dia.

Hanya saja, Bupati menegaskan pihaknya telah berupaya mengencangkan ikat pinggang. Terutama untuk belanja pegawai. ''Saat ini, anggaran sudah dipres. Pos ADD (alokasi dana desa) dan tunjangan perangkat tidak kami utak-atik. Tidak naik dan tidak turun,'' ujar bupati. (rif/tya)

bupati madiun ditusuk obeng

Bupati Muhtarom Ditusuk
MADIUN - Bupati Madiun Muhtarom nyaris menjadi korban pembunuhan. Orang nomor satu di Pemkab Madiun itu, ditusuk warga saat menggelar kegiatan Bakti Sosial Terpadu (BST), di Desa Kincang Wetan, Jiwan, Selasa (22/12) malam. Pelakunya, Yunus Trianto alias Yuyun, 31, warga Jalan Nias, RT 60 RW 10, Kincang Wetan adalah pria yang nekat menusukkan obeng ke perot bupati.

Penuturan Sutrisno, warga RT 23 RW 4, Desa Kincang Wetan yang mengikuti acara sarasehan dalam BST yang ditutup dengan hiburan campursari Kirun, peristiwa terjadi sekitar pukul 22.30 WIB. Usai bupati Muhtarom menutup sarasehan dan dilanjutkan hiburan, Yunus alias Yuyun naik ke panggung.

Setelah itu, pelaku mengajak bersalaman Yohanes Ristu Nugroho, ketua DPRD. Tapi, kata dia, mendadak Yuyun mengeluarkan obeng dan langsung menusuk bupati yang berada di sebelah kanan Yohanes Ristu Nugroho. ''Senjatanya untuk menusuk itu obeng. Yuyun langsung diamankan polisi. Banyak warga yang menyaksikan langsung peristiwa itu,'' kata Sutrisno, saat ditemui di lokasi BST, kemarin (23/12).

Hal senada disampaikan Yohanes Ristu Nugroho, ketua DPRD Kabupaten Madiun. Dijelaskan, saat dirinya dan pejabat lain termasuk bupati Madiun Muhtarom fokus melihat penampilan Kirun, seorang warga naik panggung. Warga yang diketahui bernama Yuyun itu lantas mendekat ke dirinya dan tangan kanannya mengajak bersalaman.

Belum sempat berjabat tangan, Yuyun menarik tangannya (membatalkan salaman, Red). Saat itu, Ristu melihat Yuyun mengambil sesuatu dari tangan kirinya yang disembunyikan. ''Belum sempat berjabat tangan dengan saya, dia langsung mengarahkan pandangannya ke bupati dan berusaha menusuk dengan obeng,'' ujarnya.

Kapolres Madiun AKBP Umar Effendi kemarin langsung melakukan gelar perkara sekitar pukul 12.00 WIB di Mapolres. ''Telah terjadi percobaan pembunuhan tau penganiayaan terhadap Bupati Madiun, Muhtarom, '' kata kapolres.

Menurut kapolres, peristiwa terjadi sekitar pukul 23.30 WIB. Saat peristiwa terjadi, pejabat pemkab dan muspida duduk di panggung. Yohanes Ristu Nugroho duduk disebelah kiri bupati. Sedangkan, Wabup Madiun Iswanto ada di sebelah kanan bupati. Kapolres Madiun berada di sisi wabup Iswanto. Di belakang tempat duduk itu, ada sejumlah pejabat pemkab. ''Pelaku berusaha mengajak bersalaman pak Ristu (Yohanes Ristu Nugroho, Red) tapi tak jadi bersalaman, malah menusuk bupati. Ada dua kali penusukan dengan senjata obeng,'' papar Umar Affendi.

Perwira dengan melati dua di pundak itu menjelaskan kronologi penusukan. Pertama, tusukan pelaku itu mengenai perut bupati di bagian kanan. Senjatanya berupa obeng. Yuyun kemudian melakukan penusukan kedua, tapi mengenai meja yang berada di depan tempat duduk bupati. Pelaku kemudian akan melakukan penusukan ketiga kalinya, tapi digagalkan wabup Iswanto, yang duduk disebelah kiri Muhtarom. ''Iya sudah mengenai perut. Tadi malam (kemarin malam, Red) sudah dilakukan visum dan memang ada luka memar di bagian perut sebelah kanan. Tapi luka itu tak serius sehingga bupati tetap menjalankan aktivitasnya hari ini (kemarin, Red),'' tutur mantan Kapolres Sumenep itu.

Umar Effendi menambahkan, pelaku sudah ditahan dan diperiksa polisi. Dia mengaskan, saat menjalankan aksinya, pelaku dalam keadaan sehat. Tak terpengaruh minuman keras ataupun gangguan kejiwaan. ''Pelakunya sehat, tapi kami bakal memeriksakan ke psikiater soal kondisi kejiwaan pelaku,'' jelasnya.

Yunus alias Yuyun bakal dijerat dengan UU Darurat Nomor 12/1951 tentang senjata, pasal percobaan pembunuhan dan penganiayaan. Polisi juga akan terus mengambangkan kasus ini. ''Ada tiga sangkaan, UU darurat, percobaan pembunuhan dan penganiayaan,'' jelasnya.

Dikatakan, barang bukti yang didapatkan Polres Madiun berupa obeng, ponsel merek Nokia 7610, sebuah songkok, dompet doreng dan jaket parasit. Terkait prosedur tetap pengamanan, kapolres mengatakan, polisi sudah menjalankannya, dengan menerjunkan 30 personel dari jajaran Polsek Jiwan. Obeng yang dipakai Yuyun panjangnya sekitar 15 centimeter.

Menurut Umar Effendi, kejadian itu di luar dugaan. Sebab, acara BST yang sudah dilakukan selama sembilan tahun itu selama ini tak muncul permasalahan. ''Pengamanan sudah dilakukan, tapi itu di luar panggung. Sedangkan kejadian ini berada di panggung. Pak bupati biasa srawung dan terbuka dengan warga saat kegiatan, sehingga benar-benar di luar dugaan,'' jelas kapolres.

Selain dari jajaran Polri, pengamanan juga ada dari Satpol PP dan Linmas. Heru Kuncoro, Kasubag Protokol Pemkab Madiun mengatakan, kejadian itu cukup mengejutkan protokoler. Sebab, di luar dugaan ada warga yang nekat melakukan penusukan. Pihak protokol tidak mengira lelaki yang memakai hem rapi dan bersongkok serta terlihat santun saat berjalan menuju bupati, nekat melakukan penusukan. ''Kami tak mengira penusukan itu terjadi. Sebab lelaki itu sangat santun,'' katanya.

Dikatakan, soal pengamanan, bupati memang tak ingin show of force. Dikatakan pengamanan bupati khusus kegiatan BST hanya dilakukan Satpol PP dan ajudan yang ada di ring satu. ''Sudah biasa bapak itu bersalaman dan warga, dan kami juga tak menaruh curiga ketika ada warga naik ke panggung mengajak salaman,'' katanya.

Karena Anggap Janji Bupati Muluk-muluk

Apa motif yang melatarbelakangi Yunus Trianto alias Yuyun menusuk Bupati Madiun Muhtarom? Saat gelar perkara, Kapolres Madiun AKBP Umar Effendi membeber hasil pemeriksaan terhadap pelaku. Menurutnya, tindakan yang dijerat dengan pasal percobaan pembunuhan itu, dipicu ketidakpuasan pelaku atas janji yang disampaikan bupati. Janji itu, disampaikan Muhtarom saat sarasehan Bakti Sosial Terpadu (BST) di Desa Kincang Wetan, Jiwan. Pelaku tidak puas, karena janji tersebut dinilai terlalu berlebihan alias muluk-muluk.

Saat Umar Effendi membeber motif pelaku, Yunus Trianto alias Yuyun menganggukkan kepalanya. ''Pelaku memang tidak puas dengan janji bupati yang dianggap terlalu berlebihan atau muluk-muluk,'' kata AKBP Umar Effendi, disertai anggukan kepala Yunus, yang berdiri di samping kapolres.

Dikatakan, diduga tak puas atas janji bupati itu, pelaku yang selama sarasehan berada di lokasi kemudian pulang dan mengambil obeng. Setelah itu, pelaku tiba-tiba naik panggung. ''Obeng yang diambil dari rumah itu digunakan untuk melakukan penganiayaan dan upaya percobaan pembunuhan terhadap bupati,'' kata Umar Effendi.

Kapolres mengatakan, dalam sarasehan bupati Muhtarom memang menjawab permintaan warga setempat. Umar Effenfi tak menghitung berapa banyak permintaan warga yang bakal disetujui.

Hanya, dia mencontohkan, ada warga yang meminta bantuan penerangan, wireless untuk masjid dan lainnya. Saat itu, permintaan tersebut memang disetujui bupati. ''Kesiapan bupati atau jawaban itu dianggap oleh pelaku berlebihan. Ini motif yang sedang kami dalami. Untuk motif muatan politis atau yang lain belum ada. Tapi kami bakal terus melakukan pengembangan,'' papar kapolres.

Hal yang sama dikatakan Agus Pramono, Kepala Bakesbangpol dan Linmas Kabupaten Madiun. Dikatakan, saat BST biasanya bupati menampung aspirasi warga. Semua yang dianggap mampu direalisasikan, langsung dibantu. Tapi, realisasinya sepekan setelah BST. ''Kalau khusus untuk fisik, harus melalui proposal. Kalau yang bersifat memberi pelatihan dan pemberdayaan, itu bakal langsung direalisasikan. Ada banyak yang disetujui, datanya di Bappeda,'' jelasnya.

Soal motif, Agus belum bisa komentar dan menyerahkannya kepada pihak kepolisian. Agus menambahkan, aksi penusukan itu terjadi setelah acara sarasehan atau dialog antara bupati dan warga. ''Obeng itu dibawa di tangan kiri, lantas ditusukkan ke pak bupati,'' ungkapnya.

Dikatakan, penusukan ketiga digagalkan wabup Iswanto dan setelah itu pelaku diamankan. Pelaku, kata Agus nyaris menjadi amukan kemarahan warga yang merasa malu dengan tindakan nekat Yuyun. Beruntung, Yuyun langsung diamankan polisi. ''Warga setempat merasa malu dan nyaris menghakimi, tapi beruntung ada petugas kepolisian,'' jelasnya.

Informasi yang dihimpun, pelaku sempat menjalani perawatan di UGD RSUD dr Soedono Madiun. Karena, warga Desa Kincang Wetan itu mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya. ''Pasien dilarikan ke UGD pukul 24.00 WIB oleh pihak berwajib,'' ujar Endang Harijanti, salah seorang.

Luka di tubuh Yuyun, adalah memar di dada dan perut. Selain itu, bibir sebelah kiri robek dua centimeter. ''Setelah kami obati, pasien langsung dibawa pulang (keluar dari rumah sakit, Red),'' jelasnya.

Tri Susanto, kepala Desa Kicang Wetan menyayangkan tindakan Yuyun. Dia tak mengira, Yuyun yang bekerja sebagai penjual plastik menemani istrinya di Pasar Sumur Tiban, Kicang, nekat melakukan penusukan. ''Padahal selama ini kami kenal dia baik, tapi kok nekat berbuat onar,'' katanya di lokasi BST, kemarin

Radar Madiun sempat mendatangi rumah Yunus alias Yuyun. Jaraknya, sekitar 50 meter dari lapangan pusat kegiatan BST. Rumah bercat hijau yang berada di dekat Masjid Baiturrahman itu kemarin tampak sepi.

Salam dan Winarni, kedua orang tua Yuyun menemui menemui wartawan koran ini dengan hangat. Mereka menyampaikan permohonan maaf kepada bupati atas tindakan anaknya. ''Saya mohon maaf pak bupati. Saya juga tak mengira anak saya berbuat nekat seperti itu,'' kata Winarni.

Dikatakan, dia tidak menaruh curiga pada anaknya. Winarni mengaku pada saat malam sarasehan dan hiburan ada di lokasi. Bahkan, Winarni sempat mengetahui ada kericuhan, dan seorang warga diamankan polisi. ''Saya sempat pulang ke rumah. Yuyun tidak ada setelah itu saya mencari tahu kemana dia pergi. Ternyata dapat kabar anak saya yang diamankan polsisi itu,'' katanya.

Winarni tak menyangka putra keduanya yang pendiam itu nekat melakukan aksi percobaan pembunuhan terhadap bupati. Bahkan, selama di rumah, anaknya tak pernah sekalipun berkata dendam atau menyinggung nama bupati. Winarni sendiri mengaku belum pernah ketemu bupati. Begitu pula anaknya. ''Anak saya tak punya dendam dengan bupati, jika tak ada BST ini, pasti tak ketemu bupati,''katanya.

Salam, ayah Yuyun mengatakan, anaknya berperilaku baik sehari-harinya. Setiap hari mengantarkan Hanik, istrinya ke pasar untuk berjualan plastik. Yuyun juga jarang keluar rumah. Anak Yuyun satu orang, bernama Ridwan yang kini duduk di bangku kelas III SD. ''Saya kaget sekali mendengar anak saya menjadi pelaku penusukan. Saya serahkan proses ini kepada pihak kepolisian, saya pasrah,'' ujarnya.

PAC PDI magetan takut pilang ke rumah

MAGETAN - Seiring gerakan menolak hasil Rapat PAC di Magetan, situasinya terus memanas. Bahkan ada kabar hingga saat ini ada tiga pengurus PAC Kawedanan yang belum berani pulang ke rumah. ''Kalau ada kader partai yang tidak berani pulang itu kan sudah mencederai demokrasi. Pasti ada intimidasi yang membuat trauma,'' kata Parmin, dari PAC Kawedanan.

Apa yang dilakukan Parmin tersebut sekaligus menyanggah pernyataan Susilo Wardoyo, Sekretaris DPC PDIP Magetan, yang menegaskan cabang tidak melakukan rekayasa, intimidasi maupun upaya politik uang dalam Rapat PAC. Sayang dia tidak menyebutkan nama ketiga kadernya itu.

Selain itu, upaya menolak dan menuntut ulang Rapat PAC merupakan langkah tepat. Sebab, rapat tersebut sebenarnya kewenangan PAC, bukan DPC. ''Dalam rapat ini, peran besar dimainkan DPC. Ini jelas menyalahi aturan partai,'' ungkapnya. Dia mengatakan, ada pelanggaran SK No. 435/KPTS/DPP/XI/09.

Dia berharap DPD harus merespon tuntutannya. "Kalau tidak, bakal menjadi preseden buruk bagi partai di masa mendatang,'' kata Parmin, yang juga mantan anggota DPRD Magetan kepada koran ini, kemarin (23/12).

Selain itu, Parmin menegaskan tentang dugaan aroma money politics sebagai salah satu alasan tuntutan agar Rapat PAC diulang. ''Saya ada pengakuan dari pengurus PAC yang bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Politik uang sudah terjadi di rapat PAC,'' kata dia.

Tidak hanya itu, DPC PDIP juga terkesan memaksakan kehendak dalam Rapat PAC. Itu seperti yang terjadi di PAC Plaosan. ''Kami tetap menuntut rapat ulang yang ditunggui oleh wakil dari DPD Jatim.'

ketua DPRD magetan temukan selisih anggaran APBD 35 milyard

Temuan mengejutkan diungkap Ketua DPRD sekaligus Ketua Badan Anggaran DPRD Magetan, Joko Suyono, kemarin. Dari hasil bedah KUA/PPAS yang sudah dilakukan DPRD minggu lalu, ternyata ada indikasi data kekuatan anggaran belum dihitung secara cermat. Ada selisih sekitar Rp 35 miliar yang sempat membuat legislatif geleng-geleng kepala. “Jelas kami heran, karena hal ini mengindikasikan kurang profesionalnya tim anggaran Pemkab bekerja,” ujar JKS, panggilan akrab Joko Suyono.

Dari hasil bedah itu pula selisih anggaran sebesar itu akhirnya dapat menambah kekuatan anggaran dan dimasukkan belanja publik. Dari sebelumnya prediksi kekuatan anggaran Magetan tahun 2010 hanya sekitar Rp 90 miliar lebih. Berarti setelah temuan selisih tersebut berarti menjadi Rp 125 miliar lebih. Ironisnya, dewan mendapat alasan dari eksekutif bahwa adanya selisih dana puluhan miliar itu karena kesalahan teknis. “Alasannya katanya ada kesalahan teknis dan beberapa program yang baru didapatkan kepastiannya. Sehingga saat penyusunan belum sempat dimasukkan,” ungkap JKS.

Sumber dana yang sekian besar itu belum mampu diperinci. Namun secara umum dewan melihat dari kekuatan sisa lebih anggaran, proyek dari tingkat provinsi, penghitungan pendapatan asli daerah dan sebagainya. “Adanya selisih ini karena banyak parameter penghitungan angggaran yang tidak terukur baik secara waktu maupun angka,” tambahnya.

Parameter yang jadi dipertanyakan dewan itu misalnya saat KUA menyebutkan tentang laju inflasi, asumsi pertumbuhan ekonomi pada tahun depan, dan beberapa pelaksanaan program tahun 2010 yang dinilai tanpa target. Selain itu beberapa dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan KUA juga sudah minta diperbaiki oleh dewan. “Setelah kami panggil akademisi dan dikaji bersama, baru ketahuan adanya anggaran yang selisihnya sampai puluhan miliar rupiah itu,” ujarnya.

Kemarin pembahasan banggar DPRD dengan tim anggaran pemkab berlangsung alot hingga menjelang sore. Walaupun alot, namun Ketua DPRD dari PDIP ini berjanji akan berusaha mematuhi pengesahan RAPBD 2010 sebelum menginjak tahun 2010. “Kami optimis sisa waktu yang ada masih cukup untuk membahas sampai paripurna nanti,” katanya.

Sementara anggota tim anggaran eksekutif yang juga kepala Bappeda Yetra Raulan menyatakan pembahasan KUA PPAS ini baru kebijakan umum. Belum menyentuh angka-angka. ”Dari KUA PPAS ini, program yang ada mau dikasih plafon berapa. Tahap ini belum bicara angka,” kata Yetra.Setelah KUA PPAS ini, baru dilanjutkan pembicaraan RAPBD 2010. Pada tahap ini, masalah angka atau anggaran dibicarakan. ”KUA PPAS masih subtansi kebijakan. Jadi masih bisa berubah-ubah. Angka akan muncul saat RAPBD,” jelas dia tanpa mau menyebut adanya selisih anggaran puluhan miliar itu

kejari magetan panggil 3 camat

Kejaksaan Negeri Magetan langsung bergerak cepat. Menyusul laporan warga Ngentep, Kecamatan Kawedanan terkait dugaan pungutan ilegal pengurusan progam nasional sertifikasimasal , kemarin sebanyak tiga camat di panggil. Diharapkan dari keterangan ini dapat mengungkat dibalik pugutan ratusan ribu rupiah untuk setiap bidang tanah yang akan disertifikatkan.

Pasalnya, pungutan tersebut dinilai warga tidak ada dasar hukumnya dan terlalu memberatkan serta penggunaannya tidak dijelaskan secara transparan. Padahal ada 500 bidang tanah di Ngentep yang ditargetkan dapat dimasukkan prona sertifikasi ini. Riga camat yang kemarin tampak hadir di Kejaksaan Negeri Magetan yakni Camat Kawedanan Sukoco, Camat Takeran Heru Sulistyo dan Camat Ngariboyo Sumantoro. Mereka memenuhi panggilan Kasi Intel Wahyudi.

Selain tiga camat, pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat Nanik Kristiani ikut dimintai keterangan. Camat Sumantoro diperiksa lebih dulu. Camat Ngariboyo ini mengaku prona di wilayahnya dilakukan di Desa Selotinatah. “Desa itu termasuk desa garis merah menurut catatan Badan Pusat Statistik,” ungkapnya usai pemeriksaan.

Soal pungutan di Selotinatah sekitar Rp 500 ribu per bidang namun sesuai kesepakatan warga sebagian untuk memperbaiki jalan desa. “Panitia itu dibentuk di desa masing-masing. Soal dana itu katanya sudah ada kesepakatan,” ujar Sumantoro.

Sementara itu Camat Kawedanan Sukoco mengaku hanya diberi pemberitahuan dari panitia sertifikasi bahwa pungutan Rp 400 ribu per bidang sudah dimusyawarahkan. “Koordinasi yang dilakukan ya sebatas surat sudah jadi itu. Lantas dari panitia desa dikirimkan ke kecamatan,” kilahnya..

Mantan camat Karas ini membenarkan Ngentep termasuk desa garis merah sesuai catatan BPS. Pertemun tingkat desa di Ngentep sudah pernah dilakukan. Dan masih versi Sukoco, saat itu tak ada nada protes dari warga. Namun dia terkejut akhirnya kasus itu bergulir hingga ke kejaksaan. “Saya ke sini ya memenuhi panggilan Kasi Intel untuk dimintai keterangan seputar prona, itu saja kok,” ujarnya.

Pemanggilan camat-camat dan petugas BPN kemarin menurut Kepala Kejaksaan Negeri Magetan Robert Ilat merupakan upaya melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket). Kasus prona itu sendiri dilaporkan warga Ngentep. Lantaran dinilai memberatkan dan tak sesuai aturan. “Kasus ini masih dalam penyelidikan, kami masih harus pulbaket lebih banyak lagi,” ungkap Robert

Selasa, 22 Desember 2009

hukum mati para koruptor

Dapatkah kita berharap adanya hukuman sepadan bagi penimbun harta tanpa tahu batas yang diistilahkan sebagai koruptor ?

Apakah kita harus senantiasa mengatas namakan HAM dalam peradilan terhadap para manusia yang tak mengenal batas keserakahan ini ?

Dan apakah kita harus mengabaikan kenyataan bahwa kita membiarkan adanya penginjak-injakan HAM atas rasa keadilan, kesempatan hidup layak dengan pencapaian pendidikan, kesehatan dan pangan sebagai faktor mendasar rakyat Indonesia karena kita berwelas asih dalam mengadili koruptor ?

Hukuman mati dapat menjadi pedang bermata dua, dapat dijadikan alat penegakan hukum yang efektif namun dapat pula dijadikan media menjatuhkan lawan yang dianggap berbahaya di keseharian.

Telah terbentuk paradigma di masyarakat bahwa diadili dan divonis merupakan bentuk tindak lanjut dari upaya penegakan hukum, tapi apakah (dalam salah satu kasus terbaru) seorang koruptor yang telah merugikan rakyat dan negara sebesar ratusan miliar dan divonis kurungan 2 tahun beserta denda Rp 30 juta rupiah merupakan contoh kisah sukses penegakan hukum ?

Apakah hukuman mati merupakan final solution and the most extreme method dalam menghadapi penyakit yang sudah mendarah daging ini ?

Sampai kapan sikap permisif kita dalam menghadapi kenyataan di luar membuat kita mengabaikan kenyataan bahwa para koruptor itu masih dapat bermimpi indah selama 2 tahun di penjara dan menikmati hasil korupsinya sesudah ia keluar ?

tunjangan komunikasi dewan

300 JUTA DANA TUNJANGAN KOMUNIKASI

MENUNGGAK DI ANGGOTA DEWAN

Sinarkota magetan

Dari hasil temuan Badan Pengawas Keuangan (BPK) anggota DPRD Magetan kebocoran dana 3.1 Milyar yang di terimakan kepada para anggota legislative sejumlah 45 orang. Menurut PP no 37 tahun 2006 membolehkan adanya tunjangan komunikasi (TKI) akan tetapi pada pertengahan tahun 2007 muncul PP no 21 tahun 2007 isinya melarang anggota dewan menerima dana tunjangan komunikasi dan Bantuan. Sehingga anggota dewan yang sudah menerima masing-masing kurang lebih 65 juta persatu anggaran 2006 harus mengembalikan dana tersebut ke Kas daerah.

Hal ini disikapi Ketua DPRD Magetan prayogo bingung “masak uang sudah di keluarkan oleh APBD harus di kembalikan lagi padahal dalam pos dana TKI sudah di gunakan oleh anggota dewan untuk dan Operasional serta untuk mengopeni kader dari masing-masing partai. Sehingga ketika si suruh mengembalikan ke kas Negara mereka Ogah-ogahan karena udah dipakai untuk partai dan operasional.”

Menurut Sekwan Sudoto mengatakan “ dana TKI yang belum di setorkan sekitar 300 juta dari 5 anggota Dewan” namun Sudoto tidak menyebutkan siapa yang belum mengembalikan. Sedangkan Ketua DPRD Magetan Prayogo Prayitno mengintruksikan kepada anggota Dewan periode 2004-2009 harus mengembalikan dana TKI satu Bulan sebelum dilantiknya Anggota dewan periode 2009-2014.

Akan tetapi sampai berita ini di turunkan masih ada 300juta dana TKI yang ada di kantong anggota Dewan padahal pelantikan di rencanakan pada tanggal 23 Agustus 2009. (tq)

magetan masa depan

MAGETAN MENATAP MASA DEPAN

Sinar kota .

Sudah satu tahun berlalu dari pelantikan kepala daerah kabupaten magetan , namun masyarakat masih belum merasakan hasil dari kerja birokrasi pemerintah kabupaten magetan, hal ini di sampaikan Raji salah satu penduduk di wilayah magetan.

Sedangkan bupati magetan sumantri menyampaikan “program seratus hari pemerintahannya bahwa 20 hari pertama pemerintahan kegiatannya adalah konsolidasi dengan aparaturnya di pemkab magetan, 20 hari kedua menginventarisasi problematika masyarakat, 20 hari ketiga TURBA (turun ke bawah), 20 hari ke empat program pengentasan kemiskinan dan 20 hari ke lima evaluasi program”.

Pada 5 tahun ke depan Bupati magetan memprogramkan lima sector yang di jadikan skala prioritas dengan slogan DITATA INDAH (meningkatkan PenDIkan, PerTAnian) PariwisaTA, INdustri, PerDAgangan, KeseHatan)dengan tujuan magetan lima tahun ke depan menjadikan rakyatnya wareg (cukup sandang pangan), waras (sehat jasmani rohani), wasis ( pendidikan cukup dan layak),wutuh ( keseimbangan jasmani dan rohani), widodo (kekal), waskita (punya pandangan jauh ke depan).

Akan tetapi dari lima sector garapan pemerintah kabupaten Magetan Ke depan yang menjadi skala prioritas adalah sector Pertanian yaitu kelangkaan pupuk dan beberapa problem pertanian yang lain. (tq)

INDIKASICPNS MAGETAN DIJUAL BELIKAN

Indikasi Ada Jual Beli CPNSD
MAGETAN - Posko CPNSD yang dibuka Partai Demokrat Magetan sepi pengaduan. Hingga kemarin (21/12), belum ada satupun berkas laporan dari masyarakat yang masuk. Meski demikian, tim Demokrat sudah memiliki sejumlah temuan tentang rekrutmen CPNSD tahun 2009.

''Temuan itu murni dari penelusuran kami di lapangan. Bukan dari laporan masyarakat yang masuk ke posko,'' kata Ketua DPC Partai Demokrat, Teguh Martodiryo. Temuan tersebut terkait dengan aroma titip menitip peserta test CPNSD. Artinya, rekrutmen diduga diwarnai aksi jual beli sehingga menyebabkan proses tidak berjalan dengan fair.

''Temuan tersebut saat ini sedang kami dalami. Jadi belum bisa dibeber ke publik. Kami butuh data kuat dan tidak sekadar merilis temuan,'' kata Teguh.

Terkait dengan sepinya pengaduan, Teguh mengaku tidak memahami fenomena tersebut. Padahal di level masyarakat, wacana adanya jual beli kursi CPNSD menjadi pergunjingan yang hangat.

''Kalau ada yang dirugikan dengan proses rekrutmen, seharusnya berani laporan ke posko. Tapi, hingga saat ini masih sepi pengaduan,'' jelas mantan Direktur RSUD dr Sayidiman tersebt.

Menurut Teguh, yang berkembang saat ini, muncul sikap apatis dari masyarakat terkait dengan rekrutmen CPNSD. Itu tentu menimbulkan preseden buruk bagi pemkab. ''Sikap apatis tersebut akibat proses rekrutmen berjalan kurang fair. Termasuk di dalamnya dugaan adanya titip menitip dan jual beli kursi PNS dengan harga tertentu,'' jelas dia.

Teguh berharap, sebelum Posko CPNSD ditutup, ada laporan dari masyarakat yang masuk ke meja Partai Demokrat. Setelah itu akan dilakukan penelusuran serta kelengkapan data.

''Laporan ke posko sangat berarti bagi kami untuk menindaklanjuti. Tanpa pengaduan tentu akan sulit. Tapi, kami tetap akan melangkah dengan menurunkan tim untuk mencari data dan fakta di lapangan terkait dengan rekrutmen CPNSD di Magetan tahun ini,'' jelas Teguh.

peternak sapi magetan menjerit

Peternak Sapi Menjerit Terdesak Ternak Impor,
Harga di Pasaran Anjlok

MAGETAN - Kebijakan impor sapi dikeluhkan. Pasalnya, kebijakan itu membuat harga sapi anjlok hingga peternak merugi. ''Pakannya mahal sekarang, sementara saat dijual harganya tidak bisa tinggi,'' keluh Jiman, peternak sapi asal Desa Kepolrejo, Kecamatan Magetan, kemarin (21/12).

Jiman menuturkan, sejak memelihara sapi beberapa tahun lalu, baru tahun ini keuntungannya melayang. Bila biasanya satu ekor sapi jenis brahman bisa dijual seharga Rp 14 juta kini hanya tinggal Rp 10,5 juta. ''Kami dengar penurunan itu karena banyaknya serbuan sapi dari luar negeri," ungkapnya.

Tak mau terus merugi, Jiman bahkan mengurangi sapi yang dipeliharanya dari 6 menjadi 1 ekor saja. Dia juga tak berani gegabah mengambil bibit untuk digemukkan karena takut nilai investasi memberi pakan tidak seimbang dengan harga yang diperoleh. "Sapi-sapi biasanya dipelihara enam bulan lebih, sementara saat dijual nilainya jatuh," katanya.

Beberapa peternak lain juga mengeluhkan anjloknya harga pasaran ternak sapi, terutama sapi brahman. Sebelumnya, sapi jenis ini menjadi idoa karena bentuk badannya bagus, mampu dibesarkan dengan maksimal, serta mudah dijual.

Menurut dia, membesarkan seekor sapi biasanya membutuhkan 6-7 bulan dengan cost sekitar Rp 750 ribu perbulan. Angka ini untuk pembelian singkong, rumput polard dan sebagainya. "Belum termasuk tenaga mengirim ke Jakarta. Jadi, ya kami sangat merugi bila hanya ada selisih tiga jutaan saja," ujar Jiman.

Peternak sapi di hampir seluruh wilayah Magetan mengeluhkan najloknya harga ini. Selama ini sapi termasuk ternak yang digandrungi karena selain bisa laku dengan harga tinggi, juga dapat dimanfaatkan membajak sawah. Selain itu, kotorannya sebagai bahan pupuk. Namun sejak harganya turun banyak peternak berhenti memelihara sapi. Di Desa Kepolrejo saja misalnya, sebelumnya ada 10 warga yang memelihara sapi, sekarang tinggal 2 orang

ketua golkar magetan

Sofandi Kembali Nahkodai Golkar
Sempat Tertinggal, Kunci Posisi 11-7

MAGETAN - Hanya selisih 3 suara, laju Sofandi untuk meraih kursi Ketua DPD Golkar Magetan berjalan mulus. Dalam musyawarah daerah (musda) Partai Golkar di Sarangan, kemarin (21/12), Sofandi mendapat 12 suara. Sedangkan kandidat Hadi Sutikno memperoleh sembilan suara dari 21 hak suara dalam musda yang berakhir sekitar pukul 17.00 WIB.

Dalam musda yang dipandu wakil ketua DPD Golkar Jatim, Tomo Budi Harsojo itu, Sofandi sempat tertinggal tiga poin dari Hadi Sutikno di awal pembacaan surat suara. Namun, pria yang sekarang menjabat sebagai wakil ketua DPRD tersebut mengunci suara pada selisih 11-7.

Pada saat itu, pendukungnya memberikan applaus karena sesuai dengan petunjuk pelaksaan (juklak) No. 01/DPP Golkar/X/2009, calon yang meraih suara 50 plus satu dipastikan terpilih sebagai ketua DPD.

''Ini bukan Sofandi yang menang. Tapi, Golkar yang menang. Soal kepengurusan, semua akan diakomodasi, termasuk Pak Tik (Hadi Sutikno, red). Mari membangun Golkar dengan semangat kebersamaan,'' ujar Sofandi sambil menerima ucapan selamat dari sejumlah kader beringin.

Dia mengaku, tantangan Golkar ke depan semakin berat. Apalagi, masyarakat juga sudah cerdas. Itulah sebabnya, partai berlambangkan pohon beringin ini harus segera memberikan pendidikan politik dan membangun kepercayaan kepada masyarakat.

''Golkar dan jajaran bersama organisasi sayapnya harus rajin turun ke bawah. Membangun komunikasi dan memberikan pendidikan politik kepada pemilih muda. Termasuk merangkul kembali tokoh-tokoh tua untuk membesarkan Golkar,'' kata Sofandi. Kandidat Hadi Sutikno kepada koran ini mengatakan, kalah menang dalam suatu pemilihan adalah hal yang wajar. Ia mengaku bisa menerima dan siap mendukung Sofandi dalam memimpin Golkar Magetan. ''Saya berharap, ketua terpilih menjalankan program seperti yang sudah diungkapkan dalam musda. Dan yang perlu ditegaskan, kalah menang itu wajar dan dalam diri saya tidak ada pikiran negatif. Siapapun yang jadi harus didukung,'' papar anggota DPRD itu. Wakil ketua DPD Jatim, Tomo Budi mengatakan, tantangan Sofandi ke depan semakin berat. Hal itu karena semakin pintarnya masyarakat dalam berpolitik. ''Karena itu, gandeng semua elemen untuk membangun kembali kejayaan Golkar,'' jelas Tomo.

jamaah haji magetan

323 CALON JEMAAH HAJI MAGETAN MENUNGGU KEBERANGKATAN

MAGETAN RM. Jumlah jemaah haji kabupaten Magetan tiap tahun terus meningkat. Tahun 1430H/2009 ini sejumlah 323 orang terdiri dari peria 150 orang dan wanita 173 orang. Jumlah tahun ini meningkat dibandingkan tahun 2008 lalu sejumlah 288 orang. Kepala seksi Urusan haji dan Umroh Departemen Agama Kabupaten Magetan, Drs. Salis Umar menjelaskan ( 7 Sepember 2009 ) menjelaskan para calon jemaah haji dari Magetan sudah menyelesaikan semua persyaratan administrasinya termasuk paspor hijaunya sudah tuntas semua, hingga kini calon jemaah haji tinngal menunggu tanggal keberangkatannya saja. Drs. Salis Umar mengakui hingga kini belum ada jadwal atau termasuk kelompok terbang ( kloter ) berapa, Sehingga masih menunggu ketetapan jadwal dari Depag Jawa Timur. Namun demikian diperkirakan calon jemaah haji dari Kabupaten Magetan akan diberangkat akhir Oktober 2009.

Dijelaskan pula kalau Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji ( BPIH ) tahun 2009 ini bervariasi, karena tergantung saat mereka mendaftar dan nilai dolar saat itu. Yakni, antara Rp 35 juta hingga 36,8 juta tiap orang. Sedangkan dari jumlah haji itu terbanyak dari kecamatan Mageten sejumlah 80 orang dan paling sedikit 1 orang dari kecamatan Poncol dan dari peserta itu yang termuda usianya 23 tahun. Dari persyaratan yang ditetapkan , usianya minimal 18 tahun. Selain itu, pemerintah memperioritaskan mereka yang belum pernah naik haji. Bila dalam seleksi awal tersebut memenuhi jumlah kuota, maka mereka yang sudah berhaji bias diberangkatkan lagi. Drs. Salis Umar juga mengatakan para calon jemaah haji sudah mendapatkan pelatihan manasik yang dilaksanakan oleh Depag dan panitia bimbingan hajidikantor Depag dan kecamatan – kecamatan yang ditetapkan. Sementara itu kuota haji kabupaten Magetan untuk 3 tahun kedepan sudah ditetapkan tahun 2010 sejumlah 430 orang, tahun 2011 sejumlah 300 orang dan tahun 2012 sejumla 240 orang. (tq)

PERUBAHAN JALUR LALU LINTAS

MAGETAN RM. Mulai 15 September 2009 disejumlah jalur lalu lintas di kota kabupaten Magetan mengalami perubahan , perubahan arus lalu lintas itu karena meningkatnya kepadatan arus lalu lintas pada beberapa ruas jalan dalam kota Magetan dengan tujuan guna ketertiban dan kelancaran dalam penggunaan jalan. Drs. Ady Subianto. MM Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, menjelaskan perubahan arus lalu lintas pada beberapa ruas jalan dalam kota Magetan itu berdasarkan peraturan Bupati Magetan nomor 49 tahun 2009 dan iji coba perubahan arus lalu lintas iti idealnya selama 2 bulan. Disebutkan juga kalau perubahan lalu lintas itu meliputi ; Jalan Pahlawan dimulai dari pertigaan jalan S. Superman, Jalan P. Sudirman dan jalan A. Yani sampai dengan jalan Bangka menjadi satu arah kebarat. Jalan Bangka menjadi satu arah ke Utara. Jalan Sumatera, jalan Kresno dan jalan Pandu menjadi satu arah ke Timur. Perbahan arus lalu lintas tersebut berlangsung mulai pukul 06:00 Wib sampai dengan pukul 16: 00 Wib. Ady Subianto mengatakan perubahan arus lalu lintas itu diharapkan paling tidak bisa mengurangi tingkat kepadatan dan kemacetan di jalan P. Sudirman, mengingat tiap tahunnya dikabupaten Magetan terjadi peningkatan jumlah sepeda motor sekitar 20 persen dan mobil sekitar 10 persen. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor ini , menurut Ady, kalau tidak diikutti penataan arus lalu lintas maka beberapa tahun lagi akan terjadi kemacetan dibeberapa arus jalan . Dan adanya perubahan arus lalu lintas ini juga diharapkan ring road utara menjadi ramai, sehingga pertumbuhan ekonomi bisa merata. ( Tq)

parade nusantara

Parade Nusantara Gelar Halal Bihalal Bersama Pemkab

NGAWI RM. Acara Halal Bihalal merupakan moment yang tepat untuk saling ma’af mema’afkan antara satu dengan lainya. Seperti yang tercermin dalam Peringatan Hari Raya Idul Fitri 7 Syawal 1430 H, yang digelar DPD Parade Nusantara Kab. Ngawi di Pendopo Wedya Graha (26/09/09). Acara yang dihadiri oleh Unsur Muspida Kab. Ngawi, DPRD, Menteri Dalam Negeri hal ini diwakili Direktur Penanganan Konflik Ditjen Kesbangpol Linmas Departemen Dalam Negeri Drs. Widianto P.SH.Msi, Ketua DPD Parade Nusantara Kab. Ngawi Supriyadi SH., Kepala Desa dan Perangkat desa serta H. Sudir Santoso. SH.Msi selaku Ketua Umum Parade Nusantara sekaligus Penceramah dalam acara inti, banyak terungkap berbagai hal yang hingga saat ini masih perlu untuk ditangani dengan bijak terutama terkait dengan Pemerintahan Desa.

Selanjutnya, Bupati Ngawi dr. H Harsono, menambahkan, bahwa acara ini adalah Halal Bihalal, namun karena yang hadir disini adalah Direktur Penanganan Konflik maka, “kita bicara soal konflik dulu, terkait dengan tunjangan tetap Perangkat Desa,” kelakar Beliau. Beliau juga membenarkan kalau sebelumnya memang ada perbedaan pendapat seputar tunjangan perangkat desa, namun semua telah dimusyawarahkan dan Alhamdulillah permasalahan ini telah mencapai titik temu antara kedua pihak.

Kedua adalah permasalahan yang sangat harus di tindak lanjuti oleh pemerintah pusat yaitu adanya beberapa peraturan – peraturan yang harus segera direvisi supaya tidak terjadi permasalahan lagi di daerah dan sekarang sudah mencapai taraf pembahasan dan kemungkinan pada 2010 nanti sudah selesai.Sementara itu kami, Pemkab ngawi, menggunakan inisiatip tersendiri yang melibatkan juga perwakilan dari perangkat desa dan sampai saat ini telah tercapai kesepakatan.”yang penting semua desa dapat”tegasnya. Nanti secara teknis akan dibahas supaya tidak ada permasalahan dikemudian hari baik dari aspek administrasi, aspek hukum dan aspek pertanggungjawaban, sehingga kita aman dunia dan akhirat”tegas Beliau.Menutup sambutannya, Bupati juga mengucapkan, Mohon Ma’af Lahir Batin atas segala kekilafan dan kekurangan saya, “sehingga tidak ada dusta lagi diantara kita”,ucap beliau sembari tersenyum.(tq)

PNPM

MAGETAN ALOKASIKAN DANA PENDAMPING PNPM 6,9 MILYAR

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) salah satu program SBY dalam rangka pengentasan kemiskinan di masyarakat di sambut baik oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Hal ini di sebabkan adanya keterlibatan masyarakat miskin yang ada di akar rumput untuk mengkonsep jalannya PNPM.

Salah satunya pemerintah daerah kabupaten magetan pada beberapa waktu yang lalu mengadakan semiloka PNPM yang langsung mendapatkan arahan dan petunjuk langsung dari kepala daerah Drs.H.Sumantri,M.M. Semiloka ini di ikuti oleh berbagai elemen mayarakat dari unsur dinas instansi yang berkompeten dalam bidang program kemasyarakatan dan sosial, serta para kepala desa dan penanggung jawab opersional kegiatan yang dipilih melalui hasil suara rakyat miskin di daerahnya masing-masing.

Menurut Bupati Magetan Program PNPM ini berbeda dengan program-program pemerintah yang lain yaitu memiliki suatu keunggulan tersendiri dengan adanya keterlibatan langsung masyarakat bawah dalam menjalankan program PNPM. dengan demikian menurut Drs.H.Sumantri,M.M terjadi suatu pendewasaan di masyarakat dalam menegakkan demokrasi, partisipasi dan rasa sosial yang tinggi dalam menolong dan membantu sesama. Sehingga Partisipasi masyarakat dalam pengentasan kemiskinan semakin meningkat dan kemandirian semakin bergulirnya waktu akan semakin mandiri dalam bidang ekonomi dan sosial.

Masih menurut Bupati Magetan pada tahun 2009 ini seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten magetan mendapatkan dana PNPM. Namun dalam pembagian wilayah terbagi dalam tiga bagian yaitu PNPM Generasi yang berada di Kecamatan Poncol, Lembeyan,bendo,Kawedanan,Plaosan,Karas, Barat, Ngariboyo dan Kecamatan Panekan. Dan selanjutnya PNPM Mandiri Pedesaan yang mendapatkan antara lain kecamatan Sukomoro,Parang,Nguntoronadi,Takeran,Sidorejo, dan kecamatan Kartoharjo. Sedangkan untuk PNPM Perkotaan antara lain Kecamatan Magetan, Maospati dan kecamatan karangrejo.

Dalam sambutannya Drs.H.Sumantri M.M mengatakan bahwa APBD II magetan tahun 2009 telah mengalokasikan dana pendamping sebesar 6.980.000.000. Selain itu Bupati Magetan juga berpesan kepada seluruh pelaku program PNPM untuk harus berpihak kepada rakyat Miskin yakni dengan jalan menciptakan lapangan erja, pemerataan keadian dan kemandirian masyarakat (Tq)

pembentukan BK DPR MAGETAN

PEMBENTUKAN BADAN KEHORMATAN DPRD MAGETAN DI WARNAI WALK OUT DARI FMB

SINAR KOTA MAGETAN

Seiring dengan musim penghujan dan panasnya udara di lereng lawu ini ternyata hamper sam dengan suhu politik di DPRD tingkat II Kabupaten Magetan. Dengan di gelarnya siding paripurna pada beberapa hari yang lalu dengan agenda pembentukan Badan Kehormatan (BK) dengan di warnai Walk out Fraksi Magetan Bersatu (FMB). Hal ini di sebabkan adanya perbedaaan pendapat tentang system pemilihan BK.

Dari FMB mengajukan system one man one vote (satu anggota dewan memilih satu nama) sementara dari lima fraksi yang lain yaitu PDI-Perjuangan, P.Demokrat,Golkar, fraksi Gerakan Patriot Kebangsaan dan Partai amanat Nasional mengajukan one man five Vote (satu anggota dewan memilih lima nama). Karena aspirasinya tidak di respon oleh lima fraksi yang lain dan merasa di dzolimi karena dari partai kecil maka mereka sangat kecewa atas ketidak adilan ini “ kata salah satu wakil partai.

Kelima fraksi yang sepakat dengan system one man five vote antara lain. PDI Perjuangan, Demokrat, Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Fraksi Gerakan Patriot Kebangsaan Nasional (GPKN) .sidang yang dimulai sekitar pukul 10.00 itu, enam fraksi (PDIP, FMB, Demokrat, Golkar, PAN, dan GPKN) mengajukan satu nama untuk dicalonkan sebagai anggota Badan Kehormatan.
PDIP mengusung nama Hari Siswanto, Supari diusulkan Demokrat, Golkar mengajukan Zakaria, Magetan Bersatu mengusulkan Suwarno, PAN membawa nama Sugeng Wahyono dan GPKN mengusung Sumari.
Setelah kelima nama tersebut muncul maka sidangparipurna membahas sistem pemilihan. karena anggota BK hanya lima nama. Padahal, fraksi yang mengajukan ada enam. Terjadi perdebatan sengit pada sesi ini.., pimpinan sidang yang lansung di pimpin ketua DPRD Joko Suyono dan didampingi wakil ketua Sofandi dan M. Shoim, menghentikan sidang selama 15 menit,untuk melakukan lobi-lobi antar fraksi.
Priyo Suwarsono, anggota Fraksi Magetan Bersatu angkat suara. Karena merasa sudah didzolimi, fraksi gabungan itu menyatakan keluar dari ruang sidang alias WO (Walk Out). ''Kalau aspirasi kami tidak diperhatikan, lebih baik kami keluar dari ruang sidang. Teman-teman sudah tidak memegang komitmen yang disepakati bersama antar-fraksi dari awal,'' kata Priyo, yang akrab dipanggil Nano itu.diikuti satu persatu, anggota Fraksi Magetan Bersatu keluar sidang. Anggota FMB, Bustomi Jauhari, sesaat sebelum meninggalkan ruang sidang sempat mengeluarkan uneg-unegnya. ''Kami sudah didzolimi. Dan ini akan membuat kinerja dewan untuk lima tahun mendatang tidak nyaman,'' kata Gus Tom, sapaan akrabnya.

sementara itu Ketua DPRD Joko Suyono menilai bahwa itu sebuah dinamika politik. ''Kami sangat menghargai keputusan teman-teman Fraksi Magetan Bersatu,'' kata Pria yang akrab dipanggil JKS ini kemudian, menawarkan kepada forum dan disetujui sidang paripurna jalan terus meski tanpa diikuti FMB. ''Meski teman-teman Fraksi Magetan Bersatu meninggalkan ruang sidang, jalannya sidang tetap sah karena kuorum,'' katanya

akhirnya tepilihlah dari lima fraksi itu yaitu Hari Siswanto (PDIP), Zakaria (Golkar), Supari (Demokrat), Sugeng Wahyono (PAN) dan Samuri (GPKN). Sedangkan Suwarno dari FMB tidak mendapatkan suara dengan sistem one man one vote tersebut
Menurut Ketua FMB, Suwarno, mengatakan, pihaknya tidak mengakui produk sidang paripurna tentang anggota BK ini. ''Saat rapat antar-fraksi dan pimpinan dewan, kami menilai keberadaan pimpinan dewan itu illegal. Tapi, kawan-kawan yang lain menganggap legal dan sah,'' ungkapnya. Oleh Karena itulah, Fraksi Magetan Bersatu mempersilahkan jika kelima fraksi lain tetap memaksakan kehendak melanjutkan sidang pembentukan BK. ''Sejak sidang pembentukan komisi, badan anggaran hingga badan kehormatan, kami sudah tidak ikut”imbuhnya.
Ketua dewan, Joko Suyono mengatakan, meski tanpa FMB, sidang tetap dilanjutkan. Sehingga, keanggotaan BK dan Badan Legislatif terbentuk, sesuai dengan mekanisme tata tertib dewan. Hasil akhir BK diketuai oleh Hari Siswanto dari PDIP dan wakilnya Supari (Demokrat). Sedangkan Badan Legislatif diketuai dr Pangayoman dari Demokrat sedangkan wakilnya M. Thohir (PDIP). ( Tq/tim)

jatah cpns magetan 2009

494 JATAH CPNSD KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2009 Magetan - Jatah Penerimaan Calon Pegawai Negeri Daerah (CPNSD) tahun 2009 di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Magetan yang disetujui oleh pusat mencapai 494 orang.

Kepala Bidang Pengembagan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Magetan, Supeno, Jumat, mengatakan, dari 494 formasi yang ditetapkan tersebut meliputi, formasi umum 428 orang, sekertaris desa 14 orang, dan honorer 52 orang.

"Sementara itu, dari 428 formasi umum yang dibuka, nantinya akan meliputi tenaga pendidikan, kesehatan, dan teknis. Untuk pendaftarannya kelak kami akan bekerja sama dengan PT Pos dan Giro," ujarnya, di Magetan.

Menurut dia, meski jatah telah ditetapkan dari pusat, namun petunjuk pelaksanaan lebih lanjut belum turun hingga saat ini. Pihaknya masih menunggu kepastian dari pusat.

"Pada dasarnya seluruh penyelenggaraan rekrutmen CPNSD diselenggarakan pusat. Sedangkan daerah hanya sebatas mengusulkan formasi yang dibutuhkan. Dan, selaku pihak yang memiliki kewenangan di daerah, usulan yang diajukan selalu dengan jumlah yang maksimal," katanya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, karena seluruhnya diatur oleh pusat, pihaknya tidak dapat memastikan waktu pelaksanaan rekrutmen tersebut. Akan tetapi ia menyinggung bahwa kemungkinan pembukaan pendaftaran akan dilaksanakan akhir bulan Oktober tahun ini.
"Khusus tenaga teknis, kami juga belum dapat memberikan kepastian akan berasal dari lulusan apa dan ditempatkan di satuan kerja mana. Semuanya masih dibahas lagi, kira-kira dinas mana yang paling membutuhkan tenaga baru," katanya menambahkan.
Yang jelas, lanjutnya, indikator yang digunakan di antaranya berasal dari angka PNS yang pensiun dan jumlah kebutuhan tenaga pendidik. (tim/tq)

bupati ancam calo cpns

BUPATI MAGETAN ANCAM PECAT

PEJABAT YANG TERBUKTI JADI CALO PNS

Sinar kota magetan

Dengan di bukanya pendaftaran CPNSD tahun 2009 di pemkab magetan maka menimbulkan isu-isu tidak sedap yang di tujukan kepada Bupati magetan salah satunya adanya isu adanya calo-calo CPNS yang memberikan harga untuk di terima menjadi PNS harus merogoh saku yang cukup fantastis antara 100 juta sampai dengan 150 juta. Dan para calo-calo tersebut mengatasnamakan orang dekat Bupati Magetan.

Maka hal ini di sikapi oleh Drs Sumantri M.M dalam jumpa pers bahwa kepada masyarakat magetan khususnya dan para peserta ujian CPNS di kabupaten Magetan menghimbau agar berhati-hati dan tidak percaya kepada calo-calo PNS yang berkeliaran yang mengatasnamakan Bupati Magetan.

Kemudian Drs Sumantri juga mengancam kepada siapapun yang terbukti menjadi calo CPNS apalagi seorang pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan maka akan di beri sanksi berat hingga sanksi pemecatan “tegasnya.

Selain itu Bupatii magetan juga mengatakan bahwa perekrutan CPNSD di laksanakan dengan transparan, akuntabilitas dan normatif, Serta tidak ada KKN. Apalagi merubah Formasi.

Dan perlu diketahui bahwa pelaksanaan Tes CPNSD pada tahun 2009 ini bekerja sama dengan Universitas Indonesia Jakarta. Dan Hasil ujian CPNSD akan di pampang di media atau papan pengumuman. Dan apabila warga masyarakat mendapatkan atau mengetahui tentang hal itu dan punya bukti Bupati Magetan siap menerima Laporan. (Tq)

diduga lurah embat tnjangan perangkat

DIDUGA KADES EMBAT TUNJANGAN PERANGKAT

Sinar kota magetan.

Perangkat desa yang notabene adalah orang-orang kampung yang kadang telat informasi dari luar sehingga kadang-kadang tentang peraturan-peraturan perundang-undangan belum tahu sampai tunjangan perangkat yang menjadi haknya pun juga tidak tahu kalau sudah di berikan oleh pemerintah daerah. Mungkin karena jauhnya tempat tinggal mereka dari pusat kabupaten atau memang oknum yang menyelewengkan untuk kepentingan pribadi. Kejadian seperti ini ternyata masih ada di bumi pertiwi Indonesia yaitu memakan hak orang lain untuk perutnya sendiri.

Seperti yang terjadi di wilayah kabupaten Magetan kecamatan Plaosan desa sumberagung. Pada beberapa bulan yang lalu Bupati Magetan Drs. Sumantri M.M mencairkan tunjangan bagi seluruh perangkat desa dari kepala desa hingga perangkat desanya di seluruh kabupaten magetan. Untuk para perangkat di beri uang sejumlah Rp1.450.000 perorang. Namun ada dua perangkat yang ternyata sampai Koran ini di terbitkan belum menerima tunjangan tersebut.

Kejadian ini berawal dari informasi yang diterima Koran ini bahwa di desa sumber agung kecamatan plaosan ada beberapa perangkat yang belum terima tunjangan. Namun saat kepala desa Sumberagung Miskun di konfirmasi tentang belum di cairkannya tunjangan perangkat kepada perangkatnya dengan tegas menjawab “ tidak, informasi itu salah saya sudah berikan tunjangan perangkat kepada semua perangkat, kalau tidak percaya, akan saya kumpulkan seluruh perangkat desa sumber agung untuk di tanya apakah mereka belum terima tunjangan?”

Lain orang ternyata lain juga keterangannya menurut kamsir yang jabatan didesanya sebagai kamituwo “ tunjangan perngkat yang seharusnya di terimakan sebelum lebaran kemarin sampai sekarang belum menerima”. Akan tetapi memang sebelumnya dia juga tidak tahu kalau tunjangan itu sudah di cairkan. Kamsir tahu tunjangan itu cair dari teman perangkatnya yaitu Paiman yang pada waktu itu menduduki jogoboyo bertanya kepada kamsir “ tunjanganku mana?”. Kemudian di jawab kamsir “ aku juga belum terima coba besuk tak tanyakan kaur keuangan Miranto”. Setelah keesokan harinya bertanya kepada miranto “ tunjangan perangkat apa sudah cair? Terus bagianku dan paiman mana?” Tanya kamsir. Saat di tanya, miranto mengatakan bahwa “ bagian tunjangannya dan paiman di bawa kepala desa”. Akhirnya kamsir pulang dengan tangan hampa.

Lain hari kemudian kamsir memberanikan diri mengahadap kepala desa untuk meminta haknya. Lantas kamsir Tanya “ bagian tunjanganku dan paiman mana?” miskun menjawab “ uangmu khan masih banyak, khan baru aja panen brambang?” kamsir dengan perasaan

dinas pertanian menutup diri dari publik

DINAS PERTANIAN MAGETAN SENGAJA MENUTUP DIRI

Sinar kota magetan

Dengan di gulirkannya dana jaringan Irigasi pedesaaan (JIDES) dan Jaringan Irigasi tersier (JITER) yang di cairkan oleh Dinas pertanian Kabupaten Magetan pada tahun 2009 cenderung tertutup untuk media massa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk di ketahui dan di publikasikan melalui media cetak maupun media elektronik. Hal ini pernah di sampaikan oleh salah satu LSM yang tidak mau di sebutkan namanya untuk monitoring JIDES dan JITER sulit sekali memperoleh datanya. Padahal itu uang rakyat yang kembali ke Rakyat sedangkan menurut Ketua ForumMasyarakat Ekonomi Lemah (FORMEL) menagatakan memang kita harus segera memperbaiki moral bangsa ini yang sudah bobrok.

Kemudian kepala dinas pertanian Eddi suseno ketika di temui Koran ini di kantornya mengatakan “memang kami sengaja off the record untuk masalah JITER dan JIDES sebab kami telah banyak menerima informasi yang masuk kepada kami banyak oknum-oknum LSM mencoba memanfaatkannya untuk suatu kepentingan. Apalagi sampai meminta uang” masih menurut orang nomer satu di dinas pertanian magetan “ kalau teman-teman LSM atau Wartawan mau meminta data kepada kami kirimkan aja surat kepada bupati Magetan, nanti kami siap berikan data yang diperlukan”.

Dana JIDES dan JITER yang di cairkan di magetan adalah 3 lokasi dari APBN sejumlah 130 juta yang di kerjakan secara swakelola dan lokasinya pun di rahasiakan oleh Kepala dinas pertanian. Sedangkan untuk dana APBD sejumlah 195 juta untuk 21 lokasi dan untuk dana dari APBD menurut eddi suseno dikontraktualkan atau ditenderkan.

JIDES dan JITER ini mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian No 42/permentan/KU.330/10/2009 tertanggal 8 oktober 2009 dan UU no 16 tahun 2006 tentang system penyuluhan pertanian,perikanan dan kehutanan. Dana ini berasal dari Dana alokasi Khusus (DAK) dinas pertanian. (tim/T9)

Senin, 30 November 2009

Pengurus Ikatan wartawan magetan tahun 2009

ketua Ikatan Wartawan magetan pada tahun 2009 telah dilantik yaitu MUTAQIN,S.Pd.I . dengan adanya pergantian pengurus IWAMAG di harapkan adanya perubahan baru dengan meningkatkan profesionalisme wartawan khususnya yang ada di wilayah Magetan. dengan susunan pengurus Ketua Mutaqin,S.Pd.I sekretaris Saryanto bendahara kenot. Dengan berpayung pada UU no 40 tahun 1999 serta berpegang pada KEJ kode etik Jurnalistik maka di harapkan para jurnalis semakin profesional dalam peliputan maupun investigasi berita.
dan dengan terbentuknya IWAMAG (ikatan wartawan Magetan) mampu membendung kriminalisasi pers yang selama ini masyarakat berpandangan sebelah mata.

Rabu, 25 November 2009

BLOG BARU IWAMAG

Dengan adanya blog baru IWAMAG ini semoga persatuan dan kesatuan Ikatan Wartawan Magetan ( IWAMAG ) semakin erat. ketua ikatan wartawan magetan (IWAMAG) MUTAQIN,S.Pd.I. kalau ada yang mengaku anggota IWAMAG atau wartawan di magetan dan menyalahgunakannya untuk kepentingan tertentu mohon informasi ke 081913085307