ketua DPRD magetan temukan selisih anggaran APBD 35 milyard

Temuan mengejutkan diungkap Ketua DPRD sekaligus Ketua Badan Anggaran DPRD Magetan, Joko Suyono, kemarin. Dari hasil bedah KUA/PPAS yang sudah dilakukan DPRD minggu lalu, ternyata ada indikasi data kekuatan anggaran belum dihitung secara cermat. Ada selisih sekitar Rp 35 miliar yang sempat membuat legislatif geleng-geleng kepala. “Jelas kami heran, karena hal ini mengindikasikan kurang profesionalnya tim anggaran Pemkab bekerja,” ujar JKS, panggilan akrab Joko Suyono.

Dari hasil bedah itu pula selisih anggaran sebesar itu akhirnya dapat menambah kekuatan anggaran dan dimasukkan belanja publik. Dari sebelumnya prediksi kekuatan anggaran Magetan tahun 2010 hanya sekitar Rp 90 miliar lebih. Berarti setelah temuan selisih tersebut berarti menjadi Rp 125 miliar lebih. Ironisnya, dewan mendapat alasan dari eksekutif bahwa adanya selisih dana puluhan miliar itu karena kesalahan teknis. “Alasannya katanya ada kesalahan teknis dan beberapa program yang baru didapatkan kepastiannya. Sehingga saat penyusunan belum sempat dimasukkan,” ungkap JKS.

Sumber dana yang sekian besar itu belum mampu diperinci. Namun secara umum dewan melihat dari kekuatan sisa lebih anggaran, proyek dari tingkat provinsi, penghitungan pendapatan asli daerah dan sebagainya. “Adanya selisih ini karena banyak parameter penghitungan angggaran yang tidak terukur baik secara waktu maupun angka,” tambahnya.

Parameter yang jadi dipertanyakan dewan itu misalnya saat KUA menyebutkan tentang laju inflasi, asumsi pertumbuhan ekonomi pada tahun depan, dan beberapa pelaksanaan program tahun 2010 yang dinilai tanpa target. Selain itu beberapa dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan KUA juga sudah minta diperbaiki oleh dewan. “Setelah kami panggil akademisi dan dikaji bersama, baru ketahuan adanya anggaran yang selisihnya sampai puluhan miliar rupiah itu,” ujarnya.

Kemarin pembahasan banggar DPRD dengan tim anggaran pemkab berlangsung alot hingga menjelang sore. Walaupun alot, namun Ketua DPRD dari PDIP ini berjanji akan berusaha mematuhi pengesahan RAPBD 2010 sebelum menginjak tahun 2010. “Kami optimis sisa waktu yang ada masih cukup untuk membahas sampai paripurna nanti,” katanya.

Sementara anggota tim anggaran eksekutif yang juga kepala Bappeda Yetra Raulan menyatakan pembahasan KUA PPAS ini baru kebijakan umum. Belum menyentuh angka-angka. ”Dari KUA PPAS ini, program yang ada mau dikasih plafon berapa. Tahap ini belum bicara angka,” kata Yetra.Setelah KUA PPAS ini, baru dilanjutkan pembicaraan RAPBD 2010. Pada tahap ini, masalah angka atau anggaran dibicarakan. ”KUA PPAS masih subtansi kebijakan. Jadi masih bisa berubah-ubah. Angka akan muncul saat RAPBD,” jelas dia tanpa mau menyebut adanya selisih anggaran puluhan miliar itu